Berita

Ini Prioritas Pembangunan Sektor ESDM Lima Tahun Ke Depan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 658.Pers/04/SJI/2019

Untuk mewujudkan Indonesia Maju melalui sektor energi dan mineral, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan langkah strategis Kementerian ESDM dalam menjawab tantangan yang dihadapi sektor ESDM ke depan. Upaya tersebut akan segera diselesaikan secara Cepat, Cermat dan Profesional (CCP) selama lima tahun ke depan.

Prioritas utama yang disoroti oleh Arifin adalah kebutuhan tenaga listrik. Ia berjanji akan menuntaskan program 35.000 Mega Watt (MW) pada akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024. “Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, program 35 ribu MW akan terselesaikan,” janji Arifin di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Meningkatnya kebutuhan listrik Arifin, ungkap Arifin, akan diisi dengan mendorong pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang diperkirakan memiliki potensi 400 Giga Watt (GW). “Kita prioritaskan untuk memanfaatkan sumber-sumber EBT. Apalagi Indonesia sangat banyak memiliki sumber, ini kalau hitung berdasarkan datanya bisa mencapai 400 GW,” ungkap Arifin.

Perhatiaan besar Arifin terhadap EBT lantaran EBT mampu menghasilkan energi bersih yang ramah lingkungan. “Kita tidak tergantung lagi pada energi fosil dan (EBT) menghasilkan emisi yang bersih yang akan mendukung kesehatan penduduk indonesia sehingga masyarakat tumbuh berkembang cerdas ke depan,” kata Arifin.

Salah satu yang akan didorong dalam pengembangan EBT ini adalah biodiesel. Arifin mengungkapkan, pemanfaatan biodiesel juga bermanfaat memberi dampak perekonomian besar bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit kecil, disamping sebagai energi bahan bakar rendah emisi. “Apa yang kita lakukan terhadap biofuel adalah untuk mengurangi emisi,” ungkap Arifin.

Upaya lain yang jadi fokus Arifin adalah pembangunan transmisi listrik dan gas. Kementerian ESDM akan segera menyelesaikan pembangunan transmisi listrik dan gas di Sumatera dan Kalimantan. “Saya harap keberadaan energi ini mendukung sektor pariwisata. Tanpa energi mungkin agak sulit mengembangkan pariwisata,” tuturnya.

Beberapa bulan lalu, Pemerintah telah membangun tol listrik di Sulawesi. Membentang sejauh 3.767 kms (kilometer sirkit) dengan 5.687 tower transmisi serta 47 Gardu Induk berkapasitas total 2.648 MVA, tol listrik Sulawesi tahap 1 ini menghubungkan 4 (empat) provinsi yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Prioritas yang tak kalah penting adalah peningkatanan Domestic Market Obligation (DMO) Batubara. “Kami perkirakan dalam 5 tahun ke depan DMO batubara akan meningkat karna kebutuhannya meningkat. Ini dilakukan dari skala besar dan skala kecil,” jelas Arifin.

Guna mempermudah upaya Pemerintah membangun sektor ESDM lima tahun ke depan, Kementerian ESDM tak lupa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mempemudah eksekusi kebijakan. “Kita akan berkomitmen untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk bisa mendukung keberadaan proyek-proyek tersebut,” pungkas Arifin. (NA)

Sumber : www.esdm.go.id

Berita

Dirjen Toto: Segera Dibentuk Perpres Untuk Perbaikan Kebijakan Harga…

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 647.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 7 November 2019

Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan energi berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Tercapainya ketahanan energi nasional selanjutnya akan mendukung peningkatan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional. Investasi EBT harus terus ditingkatkan secara masif guna mencapai target bauran EBT 23% pada tahun 2025 sebagaimana Rencana Umum Energi Nasional.

Berbagai penjelasan ini, dipaparkan secara lengkap oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), F.X Sutijastoto saat menjadi salah satu panelis pada Seminar Indo EBTKE Conex 2019 yang berlangsung di Jakarta International-Expo Kemayoran (Rabu, 6/11).

“Indonesia mempunyai peluang dalam pengembangan ekonomi yang sekarang masuk 10 besar dunia. Pada tahun 2020 kita berpotensi untuk meningkat menjadi 5 besar dunia. Selanjutnya pada tahun 2050 kita akan meningkat lagi menjadi 4 besar dunia. Ini adalah peluang yang harus kita kejar dalam pengembangan ekonomi,” tutur Dirjen Toto.

Menurutnya untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional tersebut, diperlukan pertumbuhan di sektor lain, seperti pengembangan infrastruktur, inovasi teknologi, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, dan yang paling penting adalah ketahanan nasional terhadap air, pangan dan energi.

“Disinilah pentingnya, untuk mencapai pengembangan ekonomi tadi dibutuhkan ketahanan energi. Kita ketahui bersama salah satu permasalahan utama tingginya defisit neraca perdagangan kita 5 tahun terakhir adalah ketergantungan kita pada migas dan harga sawit yang jatuh. Nah inilah bagaimana kita mengurangi neraca perdangan dengan memanfaatkan sawit,” imbuhnya.

Untuk memastikan pengembangan EBT berjalan dengan baik khususnya untuk mengurangi neraca perdagangan yang defisit, Dirjen Toto menyatakan bahwa kebijakan energi kedepannya akan berlandaskan pada 3 pilar, yaitu energy equity, environmental sustainability, dan energy security.

“Kami (Pemerintah) sedang memperbaiki kebijakan harga yang nanti kita wujudkan dalam Peraturan Presiden. Kita targetkan awal tahun depan kita sudah mempunyai Perpres yang menjabarkan ini semua. Kita siap mendengar masukan dari berbagai stakeholder. Beberapa asosiasi sudah diskusi yang kondusif bersama kita, dan sudah kita wujudkan dalam roadmap, yaitu roadmap panas bumi, roadmap tenaga surya, PLTA, dan PLTMH. Inilah yang dalam waktu singkat ini bisa mencermati kebijakan harga yang mencerminkan 3 pilar,” tandasnya.

Untuk memastikan EBT berkembang, Kementerian ESDM telah memiliki target, yaitu bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Target ini optimis dapat dicapai karena potensi EBT yang dimiliki Indonesia cukup besar. Meski demikian Ia menyadari pentingnya konsistensi semua pihak dalam upaya percepatan pengembangan EBT ini.

Dirjen Toto menyebutkan beberapa strategi yang akan ditempuh untuk mempercepat pengembangan EBT antara lain mendorong pengembangan biofuel melalui implementasi Mandatori Biodiesel 30 (B30), creating market, dan pengembangan kendaraan bermotor listrik.

“Pada intinya adalah potensi akan kita kembangkan kemudian kita akan mengikutsertakan para stakeholder dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Konsep besarnya adalah mendorong investasi. Oleh karena itu kita sedang mengupayakan agar kebijakan yang berkaitan dengan harga dan hal terkait lainnya akan kita perbaiki sehingga investasi untuk renewable energy itu bisa berkembang dengan cepat,” pungkas Dirjen Toto. (RWS)

Sumber : www.esdm.go.id

Berita

Petakan Arah Pengembangan Energi Nasional, Arifin: Inovasi Baru Dibutuhkan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 645.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 6 November 2019

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menginventarisir potensi sumber energi yang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini bertujuan untuk menggenjot pemanfaatan EBT dalam bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025.

“Kita inventarisir potensinya. Nah ini yang harus kita bahas bersama. Misalnya terkait kapasitas,” jelas Menteri ESDM Arifin Tasrif saat membuka The 8th Conference & Exhibition IndoEBTKE Conex 2019 di Jakarta International Expo Kemayoran pada Rabu (6/11).

Dari segi potensi, Indonesia telah memiliki 400 Giga Watt (GW) potensi listrik yang dihasilkan dari sumber EBT. Potensi ini yang selanjutnya dilihat oleh Arifin sebagai peluang bisnis baru. “Tentu saja inisiasi dari Konferensi Paris merupakan suatu peluang untuk bisa menentukan inovasi bisnis-bisnis baru yang melibatkan masalah energi,” tutur Arifin.

Kehadiran kegiatan semacam IndoEBTKE Conex dinilai Arifin sebagai stimulus untuk memetakan ulang arah kebijakan pengembangan energi nasional. “Kegiatan (IndoEBTKE Conex) ini tentu saja sangat bermanfaat bagi menentukan arah pemanfaatan energi nasional. Kita memiliki banyak sumber-sumber energi yang harus kita utilisasikan,” jelasnya.

Arifin menekankan perlu ada perencanaan yang matang untuk bisa meningkatkan potensi EBT ini. Ia berharap porsi EBT pada Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) ke depan bisa lebih ditingkatkan dan tepat sasaran. “Masih kecil sekali. Makanya kita harus buat perencanaan upaya untuk optimalkan,” katanya.

Untuk itu, Arifin sangat membuka diri terhadap masukan dari para stakeholder terkait. “Saya membuka seluas-luasnya bagaimana mendorong ide-ide terbaik yang bisa mendorong pertumbuhan EBT,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Darma menjelaskan, pameran ini bisa jadi potensi menggaet investor dalam industri energi terbarukan lebih banyak lagi.

“Diharapkan pameran ini bisa jadi wadah untuk meningkatkan iklim investasi dan menarik investor, serta memberikan masa depan terbarukan bagi generasi milenial,” tandas Surya. (NA)

Source : www.esdm.go.id

Berita

Smart Grid Akan Diterapkan di Tahun 2020

Smart grid atau jaringan cerdas akan mulai diterapkan pada tahun 2020. Penerapan smart grid perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, serta biaya. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad saat mewakili Dirjen Ketenagalistrikan menjadi narasumber pada Seminar Plenary Session rangkaian EBTKE Conex yang diselenggarakan di JI Expo Kemayoran Jakarta, Rabu (6/11).

“Diharapkan paling lama pada tahun 2020, smart grid sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah di Jawa Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem Luar Jawa Bali,” ujar Munir. Ia mengatakan bahwa penerapan smart grid sangat penting dalam bagi peningkatan keandalan, peningkatan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik, dan peningkatan efisiensi energi. Munr menambahkan bahwa penerapan smart grid di tahun 2020 sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038.

Penerapan smart grid dan metering yang memanfaatkan teknologi terkini merupakan salah satu upaya Kementerian Energi dan SUmber Daya Mineral (ESDM) dalam menghadapi perubahan tren pengembangan energi listrik ke depan. Selain penerapan smart grid, reformasi kebijakan dan peraturan dalam peningkatan bauran pembangkit EBT juga dilakukandengan mengembangkan penambahan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan dapat dilakukan di luar perincian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN 2019-2028.  

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 39K / 20 / MEM / 2019 tentang Pengesahan RUPTL 2019-2028 PLN, pada diktum Kelima disebutkan bahwa untuk mendorong percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan, tambahan pembangkit listrik dari energi terbarukan dapat dilakukan di luar rincian RUPTL 2019-2028 PLN sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan lokal.

Munir juga menyebutkan upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam meningkatan bauran pembangkit EBT, yaitu dengan merevisi aturan jaringan atau Grid Code untuk mengakomodasi penggunaan pembangkit energi terbarukan yang intermitten seperti pembangkit dari tenaga surya dan angin. “Revisi Grid Code saat ini sedang dalam proses penyelesaian dan diharapkan akan selesai pada tahun 2019,” ungkap Munir.

Selain upaya-upaya di atas, Munir juga mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mereformasi kebijakan terhadap energi bersih dilakukan dengan pengembangan distributed generation, micro-grid and distributed storage, serta memperkenalkan PLTS atap kepada pelanggan PLN. Selain itu, beberapa upaya juga dilakukan dengan mendorong penggunaan Biodiesel untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, mendorong pengembangan pembangkit listrik berbasis CPO untuk campuran EBT, mendorong penggunaan energi bersih di kawasan khusus wisata, serta memperkenalkan kendaraan listrik.

Seminar sesi ini juga dihadiri Sugeng Prawoto Ketua Komisi VII DPR RI, Rasmus Abidgaard Kristensen Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Ahmad Redi Dosen Universitas Tarumanegara, dan Norman Ginting dari Pertamina Power Energi. (PSJ)

Source : www.gatrik.esdm.go.id

Berita

Tumbuh 3 Persen per Tahun, Rasio Elektrifikasi Triwulan III…

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 642.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 4 November 2019

Pemerataan akses listrik menjadi salah satu tugas Pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berbagai programnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara bertahap meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan, juga sekaligus menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dengan memanfaatkan potensi energi setempat.

Kementerian ESDM mencatat, rasio elektrifikasi nasional hingga bulan September 2019 telah mencapai 98,86%, naik sekitar 0,56% dari bulan Desember tahun 2018 yang lalu 98,3%. “Hingga September 2019, rasio elektrifikasi nasional mencapai angka 98,86%. Keadilan atau pemerataan diwujudnyatakan dalam rasio elektrifikasi ini,” ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana saat menyampaikan arahan sekaligus membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (30/10).

“Selama empat tahun terakhir ini capaian rasio elektrifikasi nasional rata-rata 3% per tahun dari rata-rata sebelumnya hanya mencapai 1% saja,” tambah Direktur Program dan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P Hutajulu beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Selama empat tahun ini kita bisa mencapai rata-rata 3% lebih perkembangannya, kalau dulu 1% aja sudah syukur. Yang perlu diperhatikan saat ini adalah masih adanya dua wilayah Indonesia yang capaian rasio elektrifikasinya masih dibawah rata-rata nasional yakni, Provinsi Nusa Tenggara Timur (74%) dan Papua (94%),”ujar Jisman.

Pemerintah akan terus memacu peningkatakan rasio elektrifikasi kedua wilayah yang masih tertinggal dari wilayah-wilayah Indonesia lainnya yang rata-rata sudah mencapai 99%.

Untuk mencapai target rasio elektrifikasi di akhir tahun 2019, masih terdapat sekitar 1.103.859 rumah tangga yang belum menikmati listrik dan harus dilistriki. Dari sekitar 1,1 juta rumah tangga tersebut, berdasarkan Basis Data Terpadu Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil verifikasi PT PLN (Persero), 710.008 rumah tangga diantaranya merupakan masyarakat tidak mampu, dimana jaringan listrik sudah ada di depan rumah mereka, namun tidak dapat membayar sambungan pasang baru karrena ketidakmampuan ekonomi.

Untuk melistriki 710.008 rumah tangga tidak mampu tersebut, Kementerian ESDM mencanangkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA untuk masyarakat tidak mampu dari program sinergi BUMN, CSR PT PLN (Persero), APBD yang dianggarkan Pemerintah Daerah, program one man one hope PT PLN (Persero) dan program KESDM Peduli.

Program BPBL mulai memperlihatkan hasil dimana masyarakat tidak mampu tersebut kini telah mendapatkan sambungan listrik dan rasio elektrifikasi nasional perlahan-lahan meningkat dan diperkirakan rasio elektrifikasi sampai akhir tahun 2019 di sekitar 99%. (SF)

Source : www.esdm.go.id


Berita

Sekarang “Ngecas” Mobil Listrik Cuma 20 Menit

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 641.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 3 November 2019

Di halaman kantor PLN Unit Induk Distribusi UID Jakarta Raya yang berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat, kini sudah tersedia Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN ultra-fast charging berkapasitas 150 kiloWatt. Dengan daya tersebut, SPKLU ini dapat mengisi energi mobil listrik dari kosong hingga penuh dalam waktu sekitar 20 menit. SPKLU ini merupakan teknologi ultra-fast charging pertama di Indonesia dan masih menjadi satu-satunya di Indonesia.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana secara khusus menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas pembangunan SPKLU ini guna mendukung pengembangan mobil listrik di tanah air.

Rida mengungkapkan bahwa ini langkah PLN yang sangat bagus dan strategis dengan kerjasama untuk pemanfaatan kendaraan berbasis listrik. “Hal ini juga bagus untuk peningkatan penjualan tenaga listrik ke depannya,” ungkap Rida pada acara peresmian SPKLU PLN di AEON Mall BSD Tangerang, Senin (28/10).

Rida menambahkan, peresmian SPKLU merupakan bukti komitmen dan kontribusi bersama terhadap program Pemerintah demi terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik.

Selain SPKLU PLN ultra-fast charging, PLN UID Jakarta Raya juga menyediakan 2 unit SPKLU dengan teknologi fast charging. Satu unit SPKLU berdaya 50 kiloWatt dengan kemampuan mengisi energi mobil listrik dari kosong hingga penuh dalam waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam. Sedangkan satu unit SPKLU fast charging lainnya memiliki daya 25 kiloWatt yang mampu mengisi penuh dalam waktu 2,5 hingga 3 jam.

Hingga saat ini, Jakarta dan sekitarnya total memiliki 6 unit SPKLU PLN. Tiga unit terpasang di halaman kantor PLN UID Jakarta Raya, 1 unit terpasang di halaman kantor PLN UP3 Bulungan, 1 unit terpasang di Senayan City Mall, dan 1 unit terpasang di AEON Mall Bumi Serpong Damai. Selanjutnya SPKLU direncanakan akan akan juga di pasang di Pondok Indah Mall.

Pembangunan SPKLU ini juga diharapkan dapat terus dilakukan dengan menggandeng berbagai partner kerja sama. Untuk itu, PLN telah berencana membangun 10 SPKLU secara bertahap sampai dengan tahun depan di seluruh Indonesia. SPKLU ini diharapkan dapat mendukung hadirnya perangkat kendaraan listrik mulai dari mobil listrik berbasis baterei, skuter (motor listrik), dan berbagai kendaraan listrik lainnya. (KA)

Source : www.esdm.go.id

Berita

Kementerian ESDM Kembali Buka Formasi CPNS, Siapkan Dokumen Pendukungmu

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 640.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 3 November 2019

Tahun 2019 ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk masyarakat umum. Pembukaan CPNS ini dilakukan secara serentak dengan seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Pendaftaran CPNS akan dilakukan pada tanggal 11-24 November 2019 secara online melalui https://sscasn.bkn.go.id/. Untuk tahun ini, peserta hanya bisa mendaftar pada satu instansi juga satu formasi di kementerian/ lembaga/pemda.

“Tahun ini Kementerian ESDM akan membuka kembali formasi CPNS berdasarkan usulan yang telah disetujui oleh Kemen-PAN RB, tunggu pengumuman lebih rinci 11 November nanti,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (1/11).

Terkait pendaftaran CPNS, Agung mengingatkan para pelamar agar menyiapkan dokumen persyaratan dengan sebaik-baiknya. Dokumen persyaratan tersebut antara lain: scan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pas foto dan swafoto, serta ijazah serta transkrip untuk memastikan jurusan pelamar sesuai dengan formasi yang dituju. Sedangkan untuk formasi yang dibutuhkan akan diumumkan segera di kanal resmi Kementerian ESDM.

“Bagi yang tertarik mengabdi membangun sektor ESDM, diharapkan segera menyiapkan syarat administrasi dimaksud, dan yang paling penting jangan percaya apabila yang menawarkan bantuan dan meminta imbalan, semua rekruitmen di Kementerian ESDM semua fair dan tidak berbayar,” lanjut Agung.

Periode pembukaan CPNS akan dilaksanakan dari bulan November, dilanjutkan pengumuman hasil seleksi administrasi bulan Desember, bulan Januari pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), bulan Februari pelaksanaan SKD, dan hasilnya akan menjadi dasar pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan dilaksanakan pada Maret 2020.

Sebagai informasi, tahun 2019 Pemerintah membuka 152.250 formasi CPNS yang tersebar di 68 kementerian/lembaga (K/L) dan 462 pemerintah daerah (Pemda). (DEP)

Source : www.esdm.go.id

Berita

Benahi Defisit Transaksi Berjalan, Pemerintah Genjot Pemanfaatan Gas Domestik

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SIARAN PERS

NOMOR: 638.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 1 November 2019

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan minyak dan gas bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terus mencari terobosan dalam upaya mengurangi porsi impor gas bumi, salah satunya dengan menggenjot pemanfaatan gas untuk domestik.

“Kita akan coba untuk bisa memanfaatkan gas alam kita untuk dipakai dalam negeri seperti jaringan gas agar bisa mengurangi impor. Ini kita sedang pertajam,” jelas Arifin. Hal ini diungkapkan Arifin di hadapan para awak media, di Jakarta, Jumat (1/11).

Peningkatan pemanfaatan gas domestik ini, sambung Arifin, akan berjalan optimal bila dibarengi dengan kebijakan yang tepat dalam menentukan harga gas. Ia mengakui, harga gas memang komersial, mengikuti harga pasar global. Meski begitu, harga gas bumi di Indonesia masih sangat kompetitif sesuai dengan koridor regulasi yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No 58 Tahun 2017 yang telah disesuaikan melalui Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2019.

“Kalau gas itu komersial. Tapi jika price level harga gas kita dibandingkan dengan Malaysia, kita itu lebih murah, kecuali dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat punya sumber energi dari shale gas,” jelas Arifin.

Kendati demikian, Arifin menggarisbawahi ketetapan harga gas oleh Pemerintah yang tidak boleh memberatkan industri supplier gas. “Perusahaan juga nggak boleh rugi, harus saling memahami dan mendukung,” pungkasnya.

Sehari sebelumnya di Istana Negara, Arifin memastikan tak ada kenaikan harga gas industri hingga akhir 2019. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan daya saing industri dalam negeri.

“Karena kita ingin industri kita kompetitif. (Harga gas industri) tidak naik. Supaya dalam situasi kondisi ekonomi saat ini berat, jadi kalau naik juga bisa menyebabkan dampak yang tidak baik untuk industri. Industri juga menyerap banyak tenaga kerja,” jelas Arifin. (NA)

Berita

Menteri Arifin: RDMP Pasti Bisa Jalan, NGRR, Harus Jalan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SIARAN PERS

NOMOR: 637.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 1 November 2019

Pembangunan kilang minyak baru (New Grass Root Refinery/NGRR) dan pengembangan kapasitas (Refinery Development Master Plan/RDMP) kilang memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Pembangunan dan pengembangan kilang ini akan membuat ketahanan energi menjadi lebih baik.

“Kalau kita tidak punya kilang untuk mengolah minyak kita ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi antara lain, jika terjadi short of supply yang mendadak kita terpaksa harus cari pasar yang terkadang harganya mahal. Tetapi kalau ada disini (dalam negeri) kan harganya stabil terus,”ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif ditemui usai melaksanakan Sholat Jumat hari ini, Jumat (1/11).

Saat ini terdapat 6 proyek RDMP dan NGRR untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar minyak (BBM). Keenam proyek tersebut adalah RDMP Cilacap, RDMP Balikpapan, RDMP Balongan, RDMP Dumai, NGRR Tuban dan NGRR Bontang. Produksi kilang nasional saat ini sekitar 1 juta barel per hari diharapkan akan meningkat menjadi sekitar 2 juta barel per hari dengan hadirnya 6 kilang tersebut.

Pemerintah berkomitmen mengupayakan pembangunan dan pengembangan kilang dapat selesai dengan cepat terutama pengembangan peningkatan kapasitas kilang (RDMP). “Kita memiliki sumber daya alam terutama migas yang cukup sebaiknya bisa kita olah di dalam negeri. Membeli minyak yang bikin hasil produksi luar negeri maka tentunya yang akan menikmati keuntungan dan peningkatan nilai tambahnya tentunya orang lain,” tambah Arifin.

Arifin mengungkapkan kebutuhan akan BBM akan terus bertambah seiring meningkatkan permintaan namun demikian pembangunan dan pengembangan kilang membutuhkan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan dan pengembangan sehingga butuh waktu.

c-Kilang%20minyak.jpg

“Development kilang (RDMP) begitu gong jalan, namun untuk yang NGRR ada step-stepnya, dari mulai feasibility study setelah itu land clearing, financial support dan kemudian Enginering Procurement and Construction (EPC). Nah biasanya setelah financial, EPC jalan. Jadi yang RDMP, pasti bisa jalan dan yang NGRR, harus jalan,” tegas Arifin.

Kebijakan pembangunan kilang minyak baru dan pengembangan kilang minyak eksisting bertujuan meningkatkan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memberikan nilai tambah pada pembangunan nasional. Pemerintah memprioritaskan 4 proyek kilang RDMP untuk dapat selesai dengan segera, yakni RDMP Cilacap di Jawa Tengah, RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur, RDMP Balongan di Jawa Barat dan RDMP Dumai di Riau.

Demi mempercepat kebijakan ini, Pemerintah telah menetapkan dukungan legalitas pembangunan kilang melalui Peraturan Presiden no. 146 tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pembangunan Kilang Dalam Negeri yang mengatur tentang skema pendanaan, pengadaan lahan, offtake product dan tax holiday.(SF)

Berita

Jadi Prioritas Pengembangan EBT, B30 Siap Diimplementasikan Awal tahun…

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SIARAN PERS

NOMOR: 636.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 1 November 2019

Menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif akan mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia. Salah satunya, pemanfaatan biodiesel yang menjadi prioritas percepatan capaian bauran EBT nasional melalui mandatori B30 (campuran 30% biodiesel pada minyak solar), yang akan diimplementasikan awal tahun depan.

“Untuk B30 sudah siap, ini tinggal (memastikan) suplainya, tinggal dijalankan,” tegas Arifin di Kantor Kementerian ESDM Jakarta (1/11). Sebagaimana diketahui saat ini minyak bakar jenis solar di pasaran telah dicampur dengan Bahan Bakar Nabati (biodiesel) sebanyak 20% atau yang disebut B20.

Kesiapan yang disampaikan Arifin ini tak lepas dari hasil uji coba penggunaan B30 pada kendaraan bermesin diesel. Setelah dilaunching pada 3 Juni 2019, uji jalan menggunakan B30 dilakukan pada kendaraan uji kurang dari 3,5 ton dan lebih dari 3,5 ton. Hasilnya, pada kendaraan uji kurang dari 3,5 ton menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada kinerja kendaraan yang menggunakan bahan bakar B30 dibandingkan dengan B20 yang sudah diimplementasikan selama ini. Sementara untuk kendaraan besar (lebih dari 3,5 ton) masih menyelesaikan tahapan uji jalan.

Road test B30 ini dilaksanakan Badan Litbang ESDM dengan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait antara lain, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), PT Pertamina (Persero) dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penyampaikan Program dan Kegiatan bidang Kemaritiman dan Investasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10), kembali menekankan kebijakan energi baru terbarukan yang harus dipercepat lagi ke depannya, terutama mandatori dari B20 menjadi B30, hingga ke B50 dan B100.

Arifin menuturkan, peralihan dari satu tahap ke tahapan lainnya membutuhkan proses dan evalusi yang berkesinambungan. “Memang Kita harus stepping, harus bertahap. B30, B40, B50 itu harus dicek kesesuaiannya dengan pemakaian. Ini kita harus menjaga kualitas saat di transportasi, tingkat security-nya. Nilai bakarnya dan sebagainya atau engine akan bermasalah,” tandas Arifin.