Berita

Kementerian ESDM Fokus Menjaga Investasi Lebih Bergairah

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SIARAN PERS

NOMOR: 630.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 30 Oktober 2019

Hingga triwulan-3 tahun 2019, investasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral mencapai US$ 19,8 miliar atau sekitar Rp. 277 triliun. Kontribusi investasi terbesar berasal dari subsektor migas sebesar US$ 8,1 miliar. Selanjutnya, subsektor ketenagalistrikan sebesar US$ 7,4 miliar, mineral dan batubara sebesar US$ 3,3 miliar dan energi baru terbarukan sebesar US$ 1 miliar.

“Sektor ESDM sangat strategis dalam mendorong perekonomian nasional. Investasi kami jaga terus agar semakin bergairah, dan makin kondusif bagi investor,” ungkap Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM (30/10).

Sebelumnya, sebanyak 186 perizinan di sektor ESDM telah dipangkas. Hal tersebut akan terus dilanjutkan untuk mempercepat dan mempermudah proses investasi di sektor ESDM.

“Aspek perizinan baik kecepatan maupuan birokrasinya akan terus dievaluasi, sehingga dapat mendorong investasi yang lebih cepat dan memberikan certainty. Investasi ini penting karena akan mendorong pembukaan lapangan kerja, sehingga efektif menjadi prime mover ekonomi nasional,” tamban Agung.

Target investasi sektor ESDM hingga tahun 2019 sekitar US$ 33 miliar. Kementerian ESDM beserta stakeholders terus menjaga agar target dapat tercapai. “Realisasi investasi biasanya mengikuti S-curve. Investasi akan kita pacu agar bisa lebih cepat. Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, bahwa kami diminta agar bekerja lebih cepat, cermat dan produktif,” ungkapnya. (AS)

Berita

Muka Munas Ke-8 MKI, Ini Arahan Dirjen Gatrik

Pemerintah terbuka atas masukan dari masyarakat agar kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan dapat mendukung tujuan nasional. Saat ini pemerintah fokus pada dua tujuan besar, yaitu mengurangi defisit neraca perdagangan dan meningkatkan ekspor nasional. Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) yang telah berkecimpung di bidang ketenagalistrikan sejak tahun 1998 diharap dapat memberikan kontribusi terkait dua hal tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat menyampaikan arahan sekaligus membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Rabu (30/10) di Auditorium PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Dalam kesempatan tersebut Rida menyampaikan pesan Menteri ESDM Arifin Tasrif bahwa Pemerintah terbuka dengan segala masukan dari masyarakat, khususnya untuk mencapai tujuan bersama mengurangi defisit neraca perdagangan dan meningkatkan ekspor yang saat ini menjadi tujuan besar di sektor perekonomian. Menteri ESDM berharap MKI dapat mendorong industri ketenagalistrikan lebih kompetitif dan menyiapkan SDM yang kompetitif juga agar subsektor ketenagalistrikan siap mendukung program besar nasional.

Dalam kesempatan tersebut Rida mengajak seluruh anggota MKI untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait mewujudkan 5K ketenagalistrikan, yaitu Kecukupan, Keandalan, Keberlanjutan, Keterjangkauan, dan Keadilan.  Terkait kecukupan atau ketersediaan, pemerintah berharap MKI dapat memberikan masukan terkait perencanaan dan implementasi kebutuhan listrik. Rida menyebutkan puncak COD program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW adalah tahun 2020. “Untuk itu MKI diharap membantu menciptakan kebutuhan listrik, diantaranya mencari potensi pelanggan PLN dan meningkatkan investasi dalam negeri,” ungkap Rida.

Terkait keandalan atau kualitas, Rida mengajak MKI memanfaatkan teknologi untuk pembangkit listrik seperti penggunaan sensor untuk meningkatkan efisiensi. Keberlanjutan yang dimaksud Rida adalah mendorong menggunaan EBT. Sedangkan keterjangkauan merupakan upaya mewujudkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat. “Bukan murah tapi terjangkau, untuk membantu daya beli masyarakat yang tidak mampu serta mendorong industri dalam negeri untuk bersaing lebih kompetitif,” ujarnya. Sedangkan keadilan atau pemerataan diwujudnyatakan dalam rasio elektrifikasi.

Hingga September 2019, rasio elektrifikasi nasional mencapai angka 98,86%. Pemerintah berharap MKI dapat terus berpartisipasi dalam peningkatan rasio elektrifikasi, diantaranya dengan membantu biaya pasang baru listrik untuk masyarakat tidak mampu.

Munas MKI diawali dengan serangkaian diskusi panel dengan tema Transformasi Bisnis Ketenagalistrikan Indonesia di Era 4.0 dimana Dirbinus menjadi pembicara dengan tema Kebijakan Pemerintah Mengantisipasi Transisi Bisnis Ketenagalistrikan. Tujuan Munas MKI ke-8 ini selain memberikan serangkaian rekomendasi pemerintah juga menyiapkan kepengurusan MKI periode mendatang. (PSJ)

Berita

PT PJB Diharap Tambah Pembangkit EBT

Selaku perusahaan pembangkitan listrik anak perusahaan dari PT PLN (Persero), PT Pembangkita Jawa Bali (PJB) diminta terus berinovasi menghadapi bisnis ketenagalistrikan masa depan dengan mengembangkan energi bersih. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat membuka kegiatan pameran dan seminar PJB Connect 2019 yang diselenggarakan di kantor PT PJB Surabaya, Selasa (29/10).

Menurut RIda, salah satu upaya yang bisa dilakukan PT PJB untuk mendukung program peningkatan bauran energi EBT adalah dengan terus mengembangkan program Program CoFiring Biomass untuk PLTU. Sebagai informasi, tiga PLTU Batubara yang dikelola oleh PT PJB telah menggunakan teknologi CoFiring dengan bimassa yaitu CoFiring 3% Wood Pellet di PLTU Paiton (2 x 400 MW), CoFiring dengan 5% Cangkang Sawit di PLTU Belitung (2 x 16,5 MW), dan CoFiring dengan 5% Cangkang Sawit di PLTU Tembilahan (2 x 7 MW). Rida berharap teknologi ini dapat dikembangkan di PLTU lain yang dikelola oleh PT PJB.

Dala kesempatan tersebut Rida mengajak PT. PJB untuk memasang PLTS pada lokasi-lokasi PLTU yang dikelola PT PJB. “Pemasangan PLTS pada lokasi PLTU  tidak hanya dapat meningkatkan porsi bauran EBT nasional, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan pemakaian listrik sendiri,” ungkapnya. Selian itu PLTS atap juga dapat dikembangkan di rumah-rumah karyawan PT PJB. Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian ESDM terus memperkenalkan PLTS Atap untuk pelanggan PLN guna mendorong peningkatan bauran energi baru terbarukan. Melalui Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), mulai 1 Januari 2019 konsumen PLN bisa memasang PLTS atap, memproduksi listrik sendiri, dan bahkan mengekspornya ke PLN.

Terakhir, Rida mengajak PT PJB jeli melihat potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk dikembangkan, yaitu dengan memanfaatkan waduk yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat ini PT PJB mengelola beberapa pembangkit tenaga air seperti PLTA Cirata (1.008 MW), PLTA Brantas (275 MW) dan ikut mengembangkan PLTA Asahan dan PLTA Batang Toru. Kementerian ESDM mendorong PT PJB untuk dapat mengembangkan pembangkit tenaga air yang lebih kecil seperti PLTM atau PLTMH di waduk-waduk yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

PJB Connect adalah kegiatan seminar dan pameran tahunan dalam rangka memperingati ulang tahun PJB dan hari listrik nasional. Tahun ini tema yang diangkat adalah Facing Future Energy & Operational Excellence. PJB Connect diharapkan menjadi sarana bagi industri kelistrikan untuk mengembangkan inovasi terbaru serta  meningkatkan kuaitas SDM melalui beragam seminar di dalamnya. (PSJ)

Berita

Terus Melaju, Ini Capaian Ketenagalistrikan Triwulan III 2019

Rasio elektrifikasi nasional per September 2019 mencapai 98.86%. Angka ini meningkat sekitar 0,56 persen dari Desember tahun 2018. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memastikan capaian subsektor ketenagalistrikan terus melaju dan mencapai target. Bahkan capaian rasio elektrifikasi hingga sepetember ini telah melebihi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 – 2019.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pada acara Media Gathering  yang diselenggarakan di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (24/10). Guna menjalin komunikasi yang baik dengan media massa, sekaligus menyampaikan capaian kinerja triwulan III 2019, Ditjen Ketenagalistrikan kembali mengundang wartawan cetak, elektronik dan daring dalam media gathering yang dihadiri pimpinan tinggi pratama dan pimpinan tinggi madya Ditjen Ketenagalistrikan.

Rida mengatakan bahwa saat ini pemerintah fokus melistriki kekurangan rasio elektrifikasi di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.  Sisa yang 1,1 persen (dari target) itu tersebar di daerah yang kalau tak pulau kecil, daerah yang remote, seperti di Papua maupun NTT,” kata Rida. Untuk melistriki rumah tangga tidak mampu dan mengejar target rasio elektrifikasi, Kementerian ESDM bersama badan usaha sektor ESDM mempunyai program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA untuk masyarakat tidak mampu. Dari target 710.008 rumah tangga yang akan terlistriki, 324.172 sudah mendapat sambungan listrik di rumahnya.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dalam acara yang sama menyampaikan bahwa realisasi investasi ketenagalistrikan hingga kuartal III 2019 mencapai US$8,31 milar atau mencapai sekitar Rp 116,34 triliun (asumsi kurs Rp 14 ribu per dolar AS). Menurut Jisman, angka ini melebihi target bulanan per September sebesar US$7.83 miliar.

Hingga akhir tahun, pemerintah menargetkan total investasi sektor ketenagalistrikan sebesar US$ 12,04 miliar. Jisman berharap target investasi sektor ketenagalistrikan hingga akhir tahun ini dapat terealisasi. “Semoga target US$ 12 miliar bisa sampai akhir tahun. Kenapa? Karena ada penyederhanaan izin dan sistem online dalam perijinan,” ungkap Jisman.

Terkait Program 35.000 MW, Rida menyampaikan bahwa 95.60% proyek pembangkit telah kontrak dan akan beroperasi sesuai kebutuhan sistem. “35.000 MW itu kita coba memenuhi kebutuhan yang dicanangkan,” kata Rida.  Hingga September 2019, pembangkit yang masuk tahap konstruksi mencapai 23.165 atau 66,18%. Sisanya yang sudah mencapai kesepakatan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) tapi belum konstruksi adalah 6.923 MW. Pemerintah berharap masuknya program 35.000 MW dapat diikuti oleh peningkatan konsumsi dan pemerataan akses listrik ke masyarakat. (PSJ)

Berita

Kementerian ESDM Apresiasi Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi Papua

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengapresiasi Program 1.000 Renewable Energy For Papua yang digagas PT PLN (Persero) bersama sejumlah perguruan tinggi. Program ini merupakan inisiatif strategis PT PLN dalam rangka percepatan elektrifikasi dengan mengoptimalkan sumber daya lokal berbasis energi baru dan terbarukan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM F.X. Sutijastoto mewakili Menteri ESDM bersama Deputi Kementerian BUMN dan Direksi PT PLN (Persero) meluncurkan program ini, Jumat (18/10).

Dalam sambutan Menteri ESDM yang disampaikan oleh Sutijastoto, Kementerian ESDM mengapresiasi program “1.000 Renewable Energy for Papua” yang diinisiasi oleh PT PLN (Persero) untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100% di provinsi Papua dan Papua Barat di Tahun 2020. “Program melistriki daerah-daerah pedalaman dengan mengoptimalkan sumber daya lokal berbasis energi baru terbarukan ini diharapkan dapat melistriki sekaligus memperbaiki kinerja bauran energi dan menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada akhir Tahun 2014 lalu, rasio elektrifikasi Papua dan Papua Barat jauh di bawah rata-rata nasional. Rasio elektrifikasi Papua di Tahun 2014 baru mencapai sekitar 43% dan rasio elektrifikasi Papua Barat sekitar 77%. “Melalui berbagai program peningkatan elektrifikasi di kedua provinsi tersebut, hingga September 2019, rasio elektrifikasi di Papua telah mencapai 94% dan Papua Barat 99%,” ungkap Sutijastoto.

Sutijastoto menyebtukan bahwa program “1.000 Renewable Energy for Papua” ini tepat untuk melistriki Papua dan Papua Barat, sebab sebelumnya telah dilakukan survei desa dalam serangkaian program “Ekspedisi Papua Terang” yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI AD, LAPAN, dan lima perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), dan Universitas Cendrawasih (Uncen).

Melalui program ini, masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat akan dilistriki dengan mengoptimalkan sumber daya lokal berbasis energi baru terbarukan yang telah dipetakan potensinya oleh ratusan mahasiswa peserta Ekspedisi papua Terang. Beberapa pembangkit yang dikembangkan antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro yang dapat menghasilkan energi listrik sekitar 5.000 watt, Tabung Listrik (Talis) yang seperti powerbank dan dapat diisi ulang, Pembangkit Listrik tenaga Biomassa (PLTBm) yaitu PLTU skala kecil dari bahan bakar organik yang ada di sekitar kita, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan sumber energi matahari dapat disalurkan pada jaringan tenaga rendah atau dapat mengisi ulang Talis. (PSJ)

Berita

Seminar dan Pameran HLN ke-74, Momentum Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Seminar dan Pameran Hari Listrik Nasional (HLN) ke-74 yang digelar di Jakarta Convention Center merupakan momentum pelaku usaha ketenagalistrikan untuk bersama-sama pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi. Menteri ESDM Ignasius Jonan pada pembukaan acara tersebut, Rabu (9/10) mengapresiasi upaya pemangku kepentingan sektor ESDM yang membantu program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA untuk masyarakat tidak mampu.

“Saya mengucapkan terima kasih untuk sambungan listrik gratis. PLN dan Ditjen Ketenagalistrikan mengidentifikasi 700 ribu rumah tangga yang kurang mampu. Biaya pasang listrik sekitar Rp 700.000, rumah tangga ini tidak mampu. Apa yang kita usahakan? Kita menggalang semua stakeholder untuk partisipasi,” ujar Jonan.

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) selaku penyelenggara Seminar dan Pameran HLN ke-74 menanggapi ucapan Menteri ESDM dengan aksi sosial untuk membantu masyarakat tidak mampu mendapat sambungan listrik.

Ketua Panitia HLN ke-74 Noesita Indriani menjelaskan bahwa MKI berpartisipasi melanjutkan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka HLN ke-74, yaitu bantuan dana untuk penyambungan listrik untuk masyarakat tidak mampu di NTT, Papua, dan Papua Barat. “Pada tiga hari penyelenggaraan Seminar dan Pameran HLN ke-74, MKI mengajak korporasi, institusi, dan masyarakat umum untuk berpartisipasi menuntaskan program 100% elektrifikasi melalui penggalangan dana sambungan listrik rumah untuk kawasan 3T dengan besaran biaya Rp747.000 per rumah,” ucapnya.

Pada penutupan Seminar dan Pameran HLN ke-74, Jumat (11/10), Noesita menyampaikan bahwa dana yang terkumpul selama kegiatan ini sebesar Rp. 91. 665.000 atau setara dengan 125 sambungan. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini akan dilanjutkan pada kegiatan MKI yang lain seperti golf dan Munas yang akan diselenggarakan akhir Oktober ini.

Jonan mengapresiasi upaya pemangku usaha di sektor ESDM yang membantu masyarakat, sekaligus meningkatkan angka rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,86 persen pada September 2019. Menurut Jonan angka ini telah melampaui target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional) yaitu sebesar 97,35 persen pada akhir tahun 2019.

Berita

Buka Pameran Hari Listrik Nasional, Jonan: Listrik Tumbuh Hampir…

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS NOMOR: 601.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 9 Oktober 2019

Buka Pameran Hari Listrik Nasional, Jonan: Listrik Tumbuh Hampir 40 Persen dalam 5 Tahun Terakhir

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengapresiasi pertumbuhan sektor ketenagalistrikan selama beberapa tahun terakhir ini. Yang pertama, naiknya kapasitas listrik terpasang dalam lima tahun terakhir. Hingga akhir 2019 nanti, akan ada tambahan sekitar 19 gigawatt (GW) listrik atau sekitar 40 persen dibandingkan dengan kapasitas terpasang di tahun 2014. Bahkan, hingga tahun 2024, direncanakan penambahan pembangkit listrik ini akan menjadi 90 GW.

“Mengenai kapasitas listrik terpasang, (pada) 2014 lebih kurang 50 GW, sekarang 65-66 GW, hingga akhir tahun (2019) sekitar 70 GW, ada sekitar 19 GW tambahan kapasitas terpasang. Banyak tambahannya, sekitar 40 persen dalam lima tahun terakhir. Sampai akhir 2024, direncanakan akan menambah 90 GW, meneruskan program 35 GW yang belum selesai. Kalau demand tinggi, bisa sampai 100 GW. Terima kasih kepada stakeholder, IPP (Independent Power Producer), dan PLN,” ujar Jonan ketika membuka Pameran Hari Listrik Nasional di Jakarta, Rabu (9/10).

Selain tambahan kapasitas pembangkit listrik, Jonan juga memberikan apresiasi atas bantuan sambungan listrik gratis dari stakeholder dan pegawai Kementerian ESDM, PLN, dan BUMN yang telah mencapai 525 ribu sambungan listrik dari sekitar 700 ribu rumah yang belum berlistrik. Pegawai Kementerian ESDM mampu mengumpulkan hampir 3.000 sambungan listrik, pegawai PLN 40 ribu sambungan, 100 ribu sambungan dari BUMN, dan 325 ribu sambungan dari stakeholder Kementerian ESDM.

“Saya mengucapkan terima kasih untuk sambungan listrik gratis. PLN dan Ditjen Ketenagalistrikan mengidentifikasi 700 ribu rumah tangga yang kurang mampu. Biaya pasang listrik sekitar Rp 700.000, rumah tangga ini tidak mampu. Apa yang kita usahakan? Kita menggalang semua stakeholder untuk partisipasi. Kurangnya 125 ribu. Kita minta Plt. Dirut PLN untuk selesaikan sisanya, karena ini bisnisnya PLN,” tutur Jonan.

Selanjutnya untuk rasio elektrifikasi, Jonan menyebut capaian saat ini telah melampaui target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional). “Saat ini (rasio elektrifikasi) telah mencapai 98,83 persen. Harapannya bisa 99% di tahun ini. Kalau di RPJMN target akhir 2019 (rasio elektrifikasinya) 97,6%, jadi kita sudah jauh melebihi. Ini juga dilaporkan di sidang kabinet, ini merupakan capaian luar biasa, melebihi target,” tandas Jonan. (DKD)

Berita

Menteri Jonan Buka Rangkaian Hari Listrik Nasional ke-74

Menteri ESDM Ignasius Jonan membuka rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-74, Rabu (9/10/2019), di Jakarta Convention Center. Peringatan HLN ke-74 ini dimeriahkan dengan Seminar dan Pameran yang digelar hingga Jumat (11/10/2019).

Kapasitas terpasang pembangkit listrik Indonesia disebut Jonan masih tergolong kecil dibandingkan negara-negara maju lainnya. Hingga 2024 kapasitas listrik terpasang diperkirakan baru mencapai 100 gigawatt (GW). “2024 nanti direncanakan akan tambah jadi total 90 GW. Meneruskan program 35 GW yang belum selesai karena banyak yang sedang konstruksi,” kata Jonan.

Dalam kesempatan yang sama Jonan mengatakan bahwa rasio elektrifikasi merupakan salah satu capaian dalam Pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menyebut rasio elektrifikasi sampai Oktober 2019 telah mencapai sebesar 98,83 persen. Pencapaian itu melebihi Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 97,6 persen di akhir 2019. “Harapannya rasio elektrifikasi tahun ini mencapai 99 persen, target Bappenas di RPJMN ?97,5 persen jadi kita lebih jauh,” kata Jonan.

Jonan juga ?mengungkapkan tantangan selanjutnya adalah meningkatkan konsumsi listrik per kapita. Dia menyebut konsumsi listrik per kapita idealnya harus melebihi pertumbuhan ekonomi.

Jonan meminta PT. PLN (Persero) agar lebih kreatif mendorong penggunaan kendaraan listrik. Selain penggunaan kendaraan listrik, Jonan juga mengimbau agar PLN mendorong menggunakan kompor induksi listrik. Menurutnya dengan menggunakan kendaraan listrik dan kompor induksi listrik bisa mengurangi gas buang, mengurangi impor energi dan langit lebih bersih, serta biaya kesehatan pun makin mengecil.

Jonan menegaskan agar masyarakat mempunyai concern besar terhadap global warming, caranya adalah dengan mendorong energi baru dan terbarukan (EBT). Menurutnya salah satu cara yang tepat meningkatkan bauran EBT adalah mendorong PLTS Atap, karena PLTS Atap merupakan jalan paling cepat untuk meningkatkan bauran energi EBT dan menyelamatkan lingkungan dari pemanasan global. (AT)

Berita

Indah Berbagi Pasang Listrik Baru untuk Masyarakat Tak Mampu

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS NOMOR: 597.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 7 Oktober 2019

Indah Berbagi Pasang Listrik Baru untuk Masyarakat Tak Mampu

Kokohnya Gunung Rinjani yang berpadu dengan berkah kekayaan alam dan budaya luhur menjadi bagian hidup bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satunya Badut (65), yang tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah bilik bambu ukuran 4×3 meter persegi di tengah kebun tembakau Dusun Dasan Tengak Ameng, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Berbeda dengan rata-rata rumah lain di desa itu yang telah permanen, rumah Badut jauh dari kata layak. Selain fisik bangunan, hal lain yang membedakan dengan sekelilingnya adalah tidak adanya sambungan listrik di rumah Badut. Sebagian rumah tangga belum berlistrik merupakan rumah yang aksesnya sulit ditembus karena bentang geografisnya, sementara sebagian lainnya merupakan rumah tangga yang dekat dengan jaringan PLN, namun tergolong miskin dan tidak mampu untuk mengalokasikan biaya pemasangan jaringan listrik PLN, rumah Badut salah satunya.

c-B-HAL-2.jpg

“Jika rumah tangga tersebut dibiarkan tidak teraliri listrik akan menjadi tantangan sosial yang sangat besar, karena aliran dan kabel listrik sudah ada di depan rumah warga namun mereka tidak dapat menikmati listrik karena tidak mampu bayar biaya sambung listrik,” ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan pada berbagai kesempatan.

Pemerintah pun tak tinggal diam. Di tengah upaya masif meningkatkan rasio elektrifikasi, bersama kepedulian badan usaha sektor dan seluruh pegawai Kementerian ESDM memberikan bantuan pasang listrik baru bagi masyarakat yang tidak mampu, termasuk untuk rumah Badut.

Mengetahui bahwa dirinya menerima sambungan listrik gratis, Badut tak bisa menahan bahagianya, banyak hal yang akan dilakukannya saat listrik telah tersambung, termasuk belajar hal baru. “Dulu saya tidak ada kegiatan (malam hari), tidur saja. Pagi hari sebelum pergi membantu tetangga, saya cari rumput untuk makan kambing, sudah itu saja. Sekarang saya coba (kegiatan) yang baru, mungkin mulai belajar potong besi,” ungkapnya dalam Bahasa Sasak. Selain itu, kini ia pun dapat bercengkrama dengan kelima cucu yang berkunjung ke rumahya di malam hari.

Melalui #KESDMPeduli, hingga akhir September 2019, tercatat 328.489 sambungan baru listrik gratis telah disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Bantuan pasang baru listrik ini berupa instalasi listrik 450 VA dengan 2 titik lampu dan 1 kotak kontak, termasuk biaya penyambungan, biaya instalasi, biaya penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan voucher perdana. Total biaya yang diperlukan sekitar Rp 700.000 per rumah.

c-B-HAL-3.jpg

Bantuan pasang baru listrik adalah salah satu dari sekian upaya pemerataan akses listrik ke seluruh nusantara. Percepatan 35.000 Mega Watt (MW) terus dilanjutkan, pengembangan potensi energi terbarukan setempat terus digarap, sementara untuk menjangkau masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dibagikan. Semuanya untuk satu tujuan, memberikan akses listrik yang terjangkau ke seluruh pelosok negeri, mewujudkan #EnergiBerkeadilan di seluruh Indonesia.

c-B-HAL-4%20new.jpg

Kementerian ESDM mencatat hingga bulan Agustus 2019, sebanyak 98,8% rumah tangga di Indonesia sudah dapat menikmati listrik. Dengan bantuan semua pihak, diharapkan 100% masyarakat Indonesia sudah menikmati listrik pada akhir tahun 2020. (KA/KO)

Berita

Papua dan NTT Jadi Prioritas Program LTSHE di 2019

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS NOMOR: 595.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 4 Oktober 2019

Pemerintah terus meningkatkan akses listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kementerian ESDM mencatat, hingga Juli 2019, rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 98,81% yang terdiri dari listrik PLN 94,97%, non-PLN 3,47% dan sisanya dari Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) 0,37%.

LTSHE merupakan program terobosan Pemerintah dalam menerangi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik khususnya pada desa-desa yang masih gelap gulita dan termasuk dalam daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), yang jumlahnya mencapai sekitar dua ribu desa di seluruh Indonesia.

Untuk tahun 2019, Rp 328 miliar anggaran Kementerian ESDM dialokasikan untuk program LTSHE ini, yang meliputi pemasangan baru dan pengawasan program untuk pemasangan tahun-tahun sebelumnya. Anggaran untuk LTSHE tersebut mengambil porsi 6,4% dari seluruh anggaran Kementerian ESDM 2019 yang mencapai Rp 5,15 triliun. Dalam dua tahun terakhir, sekitar 50 persen porsi APBN Kementerian ESDM dialokasikan untuk belanja infrastruktur rakyat.

Ditargetkan, pada akhir 2019 nanti akan terpasang 107.877 unit LTSHE baru di 22 provinsi di Indonesia dimana Nusa Tenggara Timur dan Papua menjadi penerima terbanyak. Dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, rasio elektrifikasi kedua provinsi tersebut adalah yang terendah, Nusa Tenggara Timur masih 72% dan Papua 94%. Dengan tambahan pemasangan di tahun 2019, maka total dari 2017-2019 akan terpasang 360.429 unit LTSHE di seluruh Indonesia.

Adapun rincian masing-masing provinsi penerima LTSHE di tahun 2019 sebagai berikut: Sumatera Utara (2.740 unit); Sumatera Barat (2.178); Jambi (4.606); Bengkulu (3.038); Lampung (4.272); Jawa Timur (1.367); Nusa Tenggara Barat (1.907); Nusa Tenggara Timur (20.934); Kalimantan Barat (4.492); Kalimantan Tengah (5.413), Kalimantan Selatan (3.136); Kalimantan Timur (3.618); Kalimantan Utara (4.553); Sulawesi Tengah (4.278); Sulawesi Selatan (3.136); Sulawesi Tenggara (4.618); Sulawesi Barat (3.930); Gorontalo (1.533); Maluku (4.639); Maluku Utara (6.100); Papua (13.320); dan Papua Barat (3.842).

Paket LTSHE ini dibagikan kepada penerima manfaat yang berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau terdepan atau jauh dari jangkauan PLN. “Kita akan terus menerangi Indonesia dari pinggiran, dimana daerah 3T yang sulit dijangkau aliran listrik PLN masih menjadi prioritas, disamping memberikan bantuan pasang baru gratis dari KESDM Peduli bagi rumah tangga tidak mampu yang saat ini masih terus berjalan,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta (4/10). (KO)